Tugas portopolio ppkn

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

1.1  Latar belakang

1.2  Rumusan masalah

1.3  Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

            2.1 Perekonomian indonesia saat ini

            2.2  Para pelaku ekonomi

            2.3 Perkembangan ekonomi di indonesia

BAB III PENUTUP

            3.1 Kesimpulan

            3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     LATAR BELAKANG

Latar belakang pembuatan portopolio ini adalah adanya tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan kewarga negaraan. portopolio ini di buat sebagai salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah tersebut. Tema Perekonomi Indonesia di pilih karena menurut penulis masih banyak masalah yang perlu di soroti dalam hal ini. Masalah kemiskinan, dampaknya serta upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang dari tahun ke tahun tak kunjung memberikan hasil yang menggembirakan membuat semakin menariknya masalah ini untuk di bahas. selain itu mekalah ini di buat sebagai pembelajaran bagi para pembaca terutama bagi penulis. Maka dengan alasan-alasan tersebutlah makalah ini di buat.

1.2     RUMUSAN MASALAH

Makalah ini akan membahas tentang masalah-masalah :

1.     Perekonomian Indonesia saat ini

2.     Para pelaku ekonomi

3.   Perkembangan ekonomi di indonesia

1.3     TUJUAN

a.      Mendeskripsikan perekonomian Indonesia saat ini

b.       Mempelajari macam-macam pelaku ekonomi

2.1 Perekonomian indonesia saat ini.

Ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2016 terus membaik.

Ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun ini (April – Juni) meningkat lebih dari yang diharapkan, didorong oleh belanja konsumen dan belanja negara.

Badan Pusat Statistik mencatat kuartal kedua tahun ini tumbuh 5,18% dibanding tahun lalu.

Hasil ini di atas prediksi 5% serta pertumbuhan kuartal pertama tahun ini sebesar 4,92%.

Menurut BPS, kenaikan ini disebabkan adanya lonjakan aktivitas konsumsi saat bulan suci Ramadan yang terjadi pada bulan Juni.

Belanja negara lewat pembangunan infrastruktur juga mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, mengutip Reuters, harga komoditi global yang membaik juga membantu perbaikan ekonomi Indonesia tahun ini.

Melemahnya harga komoditi global selama beberapa tahun ke belakang telah mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya pendapatan ekspor, investasi, pendapatan negara dan daya beli masyarakat.

Pada 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat untuk kelima kalinya, hanya mencapai 4,8%, pertumbuhan terendah pasca krisis keuangan global.
Menurut kantor berita AFP, Gareth Leather dari Capital Economics berkata ekonomi Indonesia yang terus membaik beberapa bulan terakhir dapat menjadi harapan titik balik pulihnya ekonomi Indonesia.
Capital Economics memprediksi ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sekitar 5% tahun ini dan tahun depan.

2.2 Pelaku utama dalam perekonomian indonesia

.      Rumah Tangga Konsumsi /RTK

Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Peran Rumah Tangga Konsumsi adalah :

·         Konsumen

·         Pemasok atau pemilik faktor produksi

Faktor produksi ada 4 macam yaitu :

·         Alam

·         Tenaga kerja

·         Modal

·         Skill/keahlian

Dari keempat faktor produksi tersebut yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill Balas jasa dari faktor produksi yaitu :

·         Alam : sewa tanah

·         Tenaga kerja : upah/gaji

·         Modal : bunga modal

·         Skill/keahlian : laba

2.      Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi. Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu :

·         Produsen : menghasilkan barang dan jasa

·         Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa

·         Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan

3.      Pemerintahan

Pemerintahan mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD). Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :

·         Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat

ü  pengaturan ekonomi secara langsung. contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi

ü  pengaturan ekonomi secara tidak langsung. contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan

·         Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya

·         Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD)

·         Regulasi : pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan

·         Deregulasi : upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian

4.      Masyarakat Luar Negeri

Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :

·         Perdagangan

·         Pertukaran tenaga kerja

·         Penanaman modal

·         Pemberian pinjaman

·         Pemberian bantuan

2.3 perkembangan ekonomi diindonesia

Kondisi perekonomian global saat ini masih berada pada fase yang penuh ketidakpastian, antara lain ditunjukan oleh koreksi proyeksi pertumbuhan perekomian dunia oleh lembaga-lembaga internasional. Belum kondusifnya perkembangan perekonomian di dunia antara lain diakibatkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang, penurunan harga komoditas, serta perbedaan arah kebijakan moneter dan fiskal di berbagai kawasan.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berada pada level Rp13.047 pada penutupan perdagangan hari Senin tanggal 9 Maret 2015. Sehingga selama tahun 2015 Rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar AS sebesar 4,81% (ytd). Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut seiring dengan tren depresiasi mata uang yang dialami oleh negara-negara lain, yang lebih disebabkan oleh faktor eksternal antara lain penguatan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang negara-negara lain sejalan dengan perbaikan perekonomian AS serta kebijakan normalisasi moneter yang diambil oleh the US Fed.

Ditinjau dari indikator Real Effective Exchange Rate (REER), yang mengukur kondisi  perekonomian suatu negara dengan memperhatikan pergerakan nilai tukar, pergerakan REER Indonesia masih sejalan dengan arah pergerakan negara emerging markets lainnya. Posisi REER Indonesia  juga masih berada level yang cukup kompetitif, khususnya dibandingkan dengan negara ASEAN-5.

Secara historis,  berdasarkan data perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir pada saat terjadi depresiasi rupiah seperti: krisis global 2008/2009 serta isu tapering off mulai bergulir,  arus FDI masih tetap masuk ke Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena aktivitas investasi di Indonesia, baik asing maupun domestik, banyak yang dikategorikan investasi mendukung konsumsi domestik.

Perlu digarisbawahi bahwa tren depresiasi nilai tukar Rupiah Indonesia kali ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis keuangan tahun 1997-1998 dan krisis 2008-2009. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik, dan beberapa indikator lain seperti indeks harga saham gabungan (IHSG) dan posisi cadangan devisa menunjukan tren peningkatan, berbeda dibandingkan dengan kondisi pada saat dua krisis terdahulu terjadi. Di samping itu untuk memitigasi risiko eksternal yang berasal dari dinamika sektor keuangan global seperti rencana kenaikan suku bunga The Fed, Pemerintah telah menyiapkan  beberapa langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Membentuk protokol managemen krisis nasional di dalam wadah FKSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas  Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan. 
2. Menyiapkan implementasi Bond Stabilization Framework (BSF) dengan beberapa lapisan pencegahan (lines of defense), di antaranya pembelian kembali (buyback) sekuritas utang, penggunaan dana investasi BUMN, termasuk BPJS serta Saldo Anggaran Lebih/SAL.
3. Membentuk beberapa currency swap line, antara lain di level bilateral (non-USD denominated), di antaranya dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, dan di level regional ASEAN+3 (non-USD denominated) melalui CMIM disertai perjanjian pengumpulan cadangan devisa secara kolektif (pooled FX reserve).
4. Menyiapkan Deferred Draw Down Option (DDO)  bekerja sama dengan World Bank, Asian Development Bank, Australia serta Jepang (JBIC) senilai total USD 5 miliar yang diperuntukan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia khususnya pembiayaan APBN.

Namun demikian, Pemerintah memahami bahwa depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS akan membawa dampak pada pelaksanaan APBN-P 2015. Utamanya, pengaruh depresiasi akan menyebabkan penurunan defisit pada postur APBN-P 2015. Seiring dengan depresiasi Rupiah, penerimaan negara akan lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan belanja yang harus dikeluarkan. Reformasi kebijakan subsidi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah membuat tekanan belanja subsidi akibat pergerakan kurs menjadi berkurang. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang lebih mengandalkan sumber pembiayaan dalam negeri serta penerapan negative net flow untuk utang luar negeri membuat tambahan belanja pembayaran bunga utang relatif terkendali.

Pemerintah juga menyadari tambahan kebijakan belanja infrastruktur  yang secara signifikan dilalokasikan di APBN-P 2015 berpotensi meningkatkan risiko bagi current acccount  melalui peningkatan impor,  namun Pemerintah memperkirakan defisit current account masih akan  managable dan sustainable pada level sekitar 3%. Yang lebih penting lagi defisit current account yang terjadi sekarang diakibatkan oleh kegiatan yang produktif, yaitu pembangunan infrastruktur. Di samping itu di dalam jangka menengah panjang kebijakan peningkatan belaja infrastruktur ini akan meningkatkan daya saing perekonomian sehingga akan memberikan kontribusi bagi perbaikan current account.

Beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk dalam negeri, Pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fleksibilitas Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS), sebagai respon jika terdapat lonjakan impor barang tertentu, serta penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengembalian.
2. Dalam rangka mendorong peningkatan investasi langsung baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan Revisi PP Nomor 52 Tahun 2011 yang biasa dikenal dengan tax allowance.  Fasilitas ini juga akan diberikan kepada dividen yang  direinvestasi di dalam negeri. Selain itu, prosedur pemberian tax allowance juga dipermudah yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sebagian besar proses akan dilakukan di PTSP tersebut sehingga diharapkan proses akan lebih cepat.
3. Mendorong kebijakan peningkatan penggunaan biofuel yang saat ini  ditetapkan sebesar 10% menjadi lebih tinggi lagi, tentunya dengan memperhatikan ketersediaan supply serta kebijakan harga yang kompetitif.
4. Kebijakan lain yang juga akan dikeluarkan adalah skema perpajakan  khususnya PPN untuk industri pelayaran dalam negeri agar bisa lebih kompetitif.
5. Mendorong terbentuknya BUMN reasuransi untuk mengurangi defisit di neraca jasa khususnya asuransi.
6. Meningkatkan Law Enforcement untuk mendorong implementasi UU Mata uang  yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri.
7. Mendukung kewajiban penggunaan LC untuk transaksi empat komoditas utama.
8. Memperbaiki sistem remitansi untuk memudahkan arus masuk pendapatan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ke dalam sistem perbankan dalam negeri.

Pemerintah telah melakukan langkah perbaikan penyehatan APBN untuk mendukung stabilitas makroekonomi antara lain melalui defisit APBN yang dijaga pada tingkat yang rendah serta alokasi belanja APBN dibuat lebih produktif. Selain itu rasio utang Pemerintah terhadap PDB berada pada kisaran 24% yang merupakan tingkat yang aman dan rendah dibandingkan dengan negara lain.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk  mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.

3.2  Saran

Semoga Indonesia bisa lebih maju terutama dibidang ekonomi